Mewujudkan perkebunan berkelanjutan Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah berbasis Pendekatan Yurisdiksi dapat membantu daerah untuk meningkatkan daya saing lewat komoditas dan produk olahan berkualitas yang jadi ujung tombak ekonomi bangsa.
Bantu daerah meningkatkan daya saingnya dengan memberikan tanggapan Anda untuk panduan ini
Beri Tanggapan Sekarang
Previous
Next

Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi

Dibuat untuk menciptakan keselarasan nasional dan daerah demi mewujudkan perkebunan berkelanjutan di Indonesia dengan mengintegrasikan pola pembangunan berbasis ‘Pendekatan Yurisdiksi’ dengan visi perkebunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020-2024.

Proses penyusunan Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah berbasis Pendekatan Yurisdiksi dimulai dengan penyusunan nota konsep Yurisdiksi Berkelanjutan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 untuk konteks Perkebunan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Bappenas dan 21 mitra pembangunan pada Juli-Oktober 2019. 

Sebagai tindak lanjut, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor yang didukung oleh GIZ menyusun Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah berbasis Pendekatan Yurisdiksi pada bulan Januari – Agustus 2020. Proses tersebut ditinjau melalui proses riset, wawancara, & konsultasi di tingkat kabupaten, yaitu di Kabupaten Sintang, Siak, Kapuas Hulu dan Kutai Timur, serta di tingkat provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah yang difasilitasi oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

Proses Penyusunan
Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yuridiksi

Direktorat Pangan & Pertanian Bappenas bersama 21 Mitra Pembangunan menyusun dan mengintegrasikan Nota Konsep Yuridiksi Berkelanjutan dengan RPJMN 2020 - 2024 untuk konteks perkebunan berkelanjutan

 

 

Februari - Juli 2020
Desk review dan diskusi dengan tim ahli, konsultasi dan interview bersama tiga pemerintah kabupaten: Sintang, Siak, dan Kapuas hulu, dan tiga pemerintah provinsi: Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Agustus - November 2020
Finalisasi Draf Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan (khusus komoditas sawit)

November - Desember 2020
Konsultasi publik melalui webinar & tertulis​

Galeri Video

Tanggapan Publik

Beri tanggapan Anda atas panduan ini dengan mengikuti agenda konsultasi publik atau sampaikan tanggapan anda secara tertulis.